Beberapa organisasi pariwisata terkemuka di Korea Selatan baru-baru ini menyatakan ketidaksetujuan mereka terkait rencana revisi aturan perizinan kasino yang diperuntukkan bagi pengunjung asing. Mereka mengkhawatirkan dampak negatif dari perubahan ini terhadap arus investasi, potensi kehilangan pekerjaan, serta penurunan daya saing negara di pasar pariwisata regional.
Implikasi bagi Investasi dan Tenaga Kerja
Rencana ini diungkap oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan pada Juli lalu. Usulan tersebut melibatkan revisi Undang-Undang Pengembangan Pariwisata yang mengatur kasino. Perubahan yang diajukan termasuk keharusan memperbarui lisensi setiap lima tahun, persetujuan untuk perubahan pemegang saham, dan peningkatan kontribusi terhadap Dana Promosi dan Pengembangan Pariwisata dari 10% menjadi 15% dari seluruh pendapatan perjudian tahunan.
Pandangan Organisasi Pariwisata
Sebelas lembaga pariwisata, seperti Asosiasi Kasino Korea, Asosiasi Pariwisata Korea, Asosiasi Hotel Korea, dan Asosiasi Agen Perjalanan Korea, menilai bahwa peraturan yang diusulkan terlalu menekan. Menurut mereka, peraturan ini bakal mengurangi daya tarik investasi di resor dan fasilitas pariwisata terpadu lainnya, serta mengancam penghidupan pekerja di industri terkait. Lembaga-lembaga tersebut juga menyoroti bahwa meskipun operator kasino telah banyak memberikan kontribusi bagi dana pariwisata, mereka tetap mengalami kerugian operasi akibat pungutan yang didasarkan pada pendapatan dan bukan laba.
Kenaikan batas kontribusi, menurut mereka, bisa mempercepat kebangkrutan dan melemahkan posisi Korea Selatan dalam bersaing mendapatkan investasi pariwisata dengan negara-negara seperti Makau, Singapura, Filipina, dan Jepang.
Kekhawatiran atas Pembaruan Lisensi
Sektor pariwisata juga menolak peraturan pembaruan lisensi lima tahunan, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut menciptakan ketidakstabilan dalam sebuah industri yang memerlukan investasi besar. Kelompok-kelompok ini berpendapat bahwa ketentuan lisensi yang harus ditinjau setiap lima tahun dapat menghalangi investasi skala besar yang baru. Mereka berpendapat bahwa batasan regulasi saat ini sudah memberikan tantangan yang cukup signifikan bagi operator, terutama di pasar yang lebih melayani turis asing ketimbang domestik, kecuali Kangwon Land Inc. Menurut mereka, tambahan beban seperti ini sulit untuk diterima.
Tanggapan dari Kementerian
Pada hari yang sama, kementerian memberi tanggapan atas kritik tersebut. Mereka menyatakan bahwa peningkatan kontribusi terhadap dana pariwisata sejalan dengan praktik internasional, mengacu pada negara-negara seperti AS, Singapura, Makau, dan Jepang yang mengenakan pajak perjudian berdasarkan pendapatan. Mereka berkeyakinan bahwa langkah ini akan memperkuat kontribusi industri kasino terhadap ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas serta daya tarik tujuan wisata di Korea Selatan.
Penutup
Perdebatan terkait usulan reformasi regulasi kasino ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Korea Selatan dalam menyeimbangkan antara promosi investasi dan perlindungan kepentingan ekonomi domestik. Mengingat persaingan regional yang kian sengit, Korea Selatan perlu mempertimbangkan kembali pendekatannya agar bisa mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sambil mempertahankan daya saingnya di pasar internasional.